Partai Politik. Menurut Teguh, Hatta Rajasa sendiri tidak akan menanggapi hal yag berbau politik, pasalnya kasus yang menimpa putranya itu murni kecelakaan.
"Harapan kita Pak Hatta tidak perlu menggubris tanggapan yang bernuansa politisasi kasus ini. Beliau kita doakan diberi kesabaran dan kekuatan menghadapi cobaan ini," ajak Teguh.
"Sikap seperti ini yang sekarang langka di kalangan elit kita," ujarnya.
Teguh menilai sikap simpatik dan tanggung jawab Hatta itu menunjukkan sikap humanis dan negarawan yang justru menuai simpatik dari publik.
Menurutnya, meskipun Hatta Rajasa termasuk pejabat tinggi di republik ini, tidak lantas mentang-mentang menggunakan kekuasaannya. Bahkan, Hatta Rajasa, lanjut Teguh sudah mengikhlaskan puteranya itu diproses hukum oleh polisi.
Kasus kecelakaan melibatkan Rasyid Amrullah Rajasa putera bungsu Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa diyakini tak akan mengganggu proses pencapresan. Publik pasti bisa membedakan antara kasus hukum dan kepentingan politik.
"Menurut saya publik sudah cerdas, dapat memilah mana soal kemanusiaan, mana soal politik. Sudah menjadi resiko pejabat publik, apalagi tokoh nasional untuk harus siap menerima apapun resiko terhadap langkahnya," ujar Wakil Sekretaris Jendral PAN Teguh Juwarno, Rabu (2/1/2012).
"Harapan kita Pak Hatta tidak perlu menggubris tanggapan yang bernuansa politisasi kasus ini. Beliau kita doakan diberi kesabaran dan kekuatan menghadapi cobaan ini," ajak Teguh.
"Sikap seperti ini yang sekarang langka di kalangan elit kita," ujarnya.
Teguh menilai sikap simpatik dan tanggung jawab Hatta itu menunjukkan sikap humanis dan negarawan yang justru menuai simpatik dari publik.
Menurutnya, meskipun Hatta Rajasa termasuk pejabat tinggi di republik ini, tidak lantas mentang-mentang menggunakan kekuasaannya. Bahkan, Hatta Rajasa, lanjut Teguh sudah mengikhlaskan puteranya itu diproses hukum oleh polisi.
Kasus kecelakaan melibatkan Rasyid Amrullah Rajasa putera bungsu Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa diyakini tak akan mengganggu proses pencapresan. Publik pasti bisa membedakan antara kasus hukum dan kepentingan politik.
"Menurut saya publik sudah cerdas, dapat memilah mana soal kemanusiaan, mana soal politik. Sudah menjadi resiko pejabat publik, apalagi tokoh nasional untuk harus siap menerima apapun resiko terhadap langkahnya," ujar Wakil Sekretaris Jendral PAN Teguh Juwarno, Rabu (2/1/2012).
No comments:
Post a Comment